Langsa, Aceh // Mitra Rakyat News . Com
Maraknya pemberitaan terkait dugaan berbagai kasus di Kota Langsa belakangan ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Organisasi Masyarakat Warga Bumiputera Indonesia (WBI) DPD I Aceh, Sayid Muhammad, menyuarakan melalui media ini,berharap agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengambil langkah tegas dan cepat.
Menurut Sayid Muhammad, banyaknya informasi yang beredar di media mengenai dugaan pungutan liar, korupsi, dan indikasi penyalahgunaan wewenang di sejumlah instansi di Langsa berpotensi merugikan masyarakat secara luas, baik dari segi ekonomi maupun kepercayaan terhadap institusi publik.
> “Kami meminta APH untuk tidak menunda-nunda proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan dari praktik-praktik yang merugikan,” tegas Sayid Muhammad, selasa (16/9/2025)
Ia juga menambahkan bahwa WBI DPD I Aceh siap mendukung proses penegakan hukum yang transparan dan adil, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan di daerah.
Desakan ini muncul di tengah sorotan terhadap beberapa kasus yang mencuat, seperti dugaan pungli oleh pengurus SPSI, proyek masimas yang berlokasi di alue pinang yang tidak bisa digunakan manfaat nya oleh masyarakat, .
Sayid Muhammad berharap agar APH tidak hanya fokus pada penyelidikan, tetapi juga memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar tercipta lingkungan yang bersih dan berintegritas.