Mitra Rakyat News.com
Oku Selatan/JAKARTA – Jumat (6/2/2026) – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perumahan Umum Logistik (Perum Bulog), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak, sekaligus mengawal proses produksi dari hulu hingga hilir dan meningkatkan kesejahteraan petani binaan di seluruh Indonesia.
Rapat koordinasi yang digelar di Markas Besar Polri diikuti oleh seluruh Gugus Tugas Ketahanan Pangan dari Polda se-Indonesia secara daring. Acara dipimpin oleh Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri dan Karobinkar SSDM Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
"Kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja tahun 2025, di mana Indonesia berhasil tidak mengimpor jagung untuk pabrik pakan ternak. Rakor tahun 2026 ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan kerja sama dan menyusun strategi agar capaian ke depan lebih baik," ujar Brigjen Langgeng.
Fasilitasi Permodalan Melalui KUR di sisi hulu, Polri berperan sebagai jembatan bagi Kelompok Tani (Poktan) jagung untuk mengatasi kendala permodalan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Contoh implementasinya terlihat di Polda Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit untuk menanam kembali dan memperluas lahan jagung.
Mewakili Himbara, Senior Vice President Bank Rakyat Indonesia (BRI) Danang Andi Wijanarko menyampaikan bahwa BRI telah menyiapkan plafond sebesar 180 triliun rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian, termasuk dalam ekosistem pertanian jagung pada tahun 2026.
Penyerapan Hasil Panen oleh Bulog untuk Jaga Harga selain permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan dengan menjaga stabilitas harga jagung. Tujuan utamanya adalah memastikan hasil panen petani tidak terjebak pada tengkulak dengan harga rendah, sehingga Polri menjalin kerja sama dengan Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga yang lebih menguntungkan.
Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat Dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026. Target pengadaan adalah 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah dengan harga sebesar 6.400 rupiah per kilogram, sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
"Kami fokus menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan HPP. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian dengan harga yang berpihak kepada petani, yakni mencapai 6.400 rupiah per kilogram sesuai standar Bulog," jelas Brigjen Langgeng.
Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak, dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani dapat membayar pinjaman tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ini, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak serta meningkatkan kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia.
SUMBER HUMAS POLRES OKU SELATAN
(Jamhuri)