MUARA ENIM – Pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Muara Enim kembali menjadi sorotan masyarakat. Salah satu hal yang dipertanyakan adalah dugaan adanya keterlibatan oknum anggota DPRD dalam pelaksanaan pekerjaan proyek yang semestinya berada pada ranah pengawasan dan fungsi legislatif.
Sorotan tersebut mencakup sejumlah sektor, mulai dari Dinas Pertanian, Dinas PUPR hingga sektor pendidikan, khususnya proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah maupun usulan pokok pikiran (Pokir) DPRD.
Masyarakat menilai, keberadaan Pokir seharusnya tidak menjadi alasan bagi anggota DPRD untuk ikut mengendalikan atau mengerjakan proyek secara langsung. Fungsi anggota DPRD pada prinsipnya adalah menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
Jurnalis Sumatra, Nopri Hartono, mengamati bahwa persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, pengawasan terhadap pembangunan harus dilakukan secara profesional dan transparan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun persepsi negatif di tengah masyarakat.
Yang menjadi sorotan adalah adanya dugaan pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan oknum anggota dewan, mulai dari kerabat hingga keluarga. Jika benar terjadi, kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai independensi pengawasan dan proses pelaksanaan proyek.
Apalagi, sebelumnya publik sempat dikejutkan dengan adanya kasus hukum yang menyeret salah satu anggota legislatif terkait dugaan korupsi atau suap proyek. Peristiwa tersebut seharusnya menjadi pelajaran agar seluruh pihak semakin berhati-hati dalam menjalankan kewenangan dan menjaga integritas.
Masyarakat berharap jangan sampai fungsi pengawasan DPRD justru dipersepsikan berubah menjadi sarana untuk mendapatkan keuntungan dari proyek pemerintah.
“Anggota dewan seharusnya cukup menjalankan fungsi pengawasan. Jangan sampai ikut mengerjakan proyek secara langsung maupun melalui orang-orang terdekatnya, karena hal itu dapat menimbulkan asumsi dan kecurigaan masyarakat,” demikian sorotan yang berkembang di tengah masyarakat.
Karena itu, masyarakat meminta Pemkab Muara Enim, DPRD, serta aparat pengawasan terkait dapat memastikan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan proyek berjalan transparan, sesuai aturan dan bebas dari konflik kepentingan.
Jika terdapat dugaan pelanggaran, masyarakat juga berharap pihak berwenang melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan fakta, bukan sekadar berdasarkan isu.
Jurnalis Sumatra